Apa Kata Tempo

Presiden Joko Widodo beradu argumen dengan partai pengusungnya–PDIP–tentang penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Meskipun keduanya mengklaim menyuarakan kepentingan rakyat, namun nyatanya mereka hanya melayani kepentingan sendiri. Jokowi ingin Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia–melanjutkan ambisi megalomania seperti halnya mewujudkan gelaran motoGP di Mandalika dan pembangunan IKN Nusantara. Sementara di sisi lain–atas perintah Megawati–PDIP menolak keikutsertaan Israel dengan alasan solidaritas ke Palestina. Hanya saja, sikap PDIP ini menjadi aneh mengingat setahun yang lalu politikus PDIP Puan Maharani menjamu anggota parlemen Israel di Bali. Permasalahan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 telah memperlihatkan bahwa urusan publik seperti sepak bola tak lepas dari kepentingan kekuasaan dan elite politik. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Penambangan besar-besaran komoditas bernilai tinggi seperti nikel sering kali menimbulkan masalah, termasuk menjadi sumber munculnya moral hazard para pejabat. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Hiariej yang menerima uang dari perusahaan tambang nikel makin memperlihatkan kurangnya tata kelola kekayaan alam di Indonesia. Eddy diduga menerima uang pelicin melalui rekening stafnya–memperdagangkan kewenangannya untuk mengurus sengketa sebuah perusahaan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Sinyal Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden 2024, mengindikasikan bahwa tak ada yang abadi dalam politik. Dulu lawan, sekarang kawan. Namun Prabowo bukan satu-satunya yang dapat lampu hijau dari Jokowi, ada pula sejumlah menteri hingga politikus lain–termasuk Ganjar Pranowo. Jokowi sepertinya hendak mengamankan posisi politiknya dengan “menaruh telur di banyak keranjang”. Dengan demikian, calon yang nantinya terpilih akan berutang budi kepada Jokowi. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Harta tak wajar seorang pejabat pajak–Rafael Alun Trisambodo–sukses bikin pusing Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo. Gaji besar untuk petugas pajak, nyatanya tak menjamin kasus korupsi di Direktorat Pajak berhenti. Harta Rafael bahkan ditengarai lebih dari Rp 56 miliar. Sudah saatnya negara bertindak tegas dengan merampas barang yang paling disukai koruptor: harta benda. Namun perlu diingat, merespon kasus ini lewat gerakan “stop bayar pajak” juga tak elok. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Dua menteri Jokowi–Airlangga Hartarto dan Syahrul Yasin Limpo–beradu kuat dalam hal kewenangan impor daging kerbau. Ada aroma politik yang muncul di baliknya. Meskipun pemerintah membuka keran impor daging kerbau untuk menekan harga daging sapi, nyatanya, harga daging sapi tetap mahal dan harga daging kerbau ikut melambung. Presiden Jokowi diharapkan segera bertindak untuk menyelesaikan kisruh impor daging dan membuang jauh-jauh mimpi menjadikan Indonesia negara swasembada daging. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Tempo mengungkap adanya upaya pihak Ferdy Sambo bergerilya meringankan hukuman jelang sidang putusan. Hakim juga sempat mengalami intimidasi. Meski begitu, hakim tetap memvonis mati dalang pembunuh Brigadir Yosua tersebut. Namun menurut opini Tempo, Ferdy Sambo tidak layak mendapatkan hukuman mati. Di sisi lain, vonis terhadap Richard Elizer patut diapresiasi. Vonis ringan Richard Eliezer menjadi harapan bagi pelindungan justice collaborator dalam mengungkap kejahatan. Adanya perkubuan di kepolisian dan kerasnya tekanan publik ditengarai turut menghasilkan vonis ringan bagi Eliezer. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Penipuan berkedok koperasi kembali terulang. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan contoh kasus penipuan yang mengakali celah hukum perkoperasian. Sejak 2012, KSP Indosurya leluasa menghimpun duit anggota hingga Rp 106 triliun menyaingi perbankan. Padahal koperasi seharusnya bekerja atas prinsip saling menolong dan menyejahterakan anggotanya. Tapi KSP Indosurya melenceng jauh dari misi mulia pembentukan koperasi. Iming-iming keuntungan besar dan faktor keserakahan turut andil menyuburkan penipuan semacam ini. Celakanya, meski pemiliknya–Henry Surya–terbukti menggelapkan triliunan rupiah dana anggota, dia tetap divonis bebas alias lepas dari jerat pidana. Lalu, di mana peran negara dalam melindungi masyarakat? - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, para pendukungnya bagaikan sedang bergerilya. Ketika publik lengah, wacana penundaan pemilu kembali mencuat. Ide gila ini terus hidup di pusaran pendukung Jokowi. Mahfud Md. bahkan menyebutkan bahwa perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden tidak melanggar hukum. Padahal apa pun motifnya, usaha menunda pemilu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Ketentraman koalisi Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh goyah setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jokowi mulai membangun jarak politik dengan Nasdem. Tiga menteri dari Nasdem dikabarkan terancam reshuffle. Namun jika perombakan memang dilakukan, seharusnya bukan semata untuk “menghukum” Nasdem. Menteri dari non-Nasdem pun berpeluang dirombak jika berkinerja buruk. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Investigasi Tempo mengungkapkan masifnya penambangan nikel secara ilegal. Bahkan, muncul dugaan pengerukan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara dilakukan oleh orang-orang dekat Presiden dan Kapolri. Eksploitasi nikel pun hanya menguntungkan segelintir orang. Hal itu terlihat dari menurunnya devisa negara padahal ekspor nonmigas sedang terima durian runtuh. Kerugian akibat penambangan nikel ilegal ditaksir mencapai Rp 21 triliun. Parahnya, akibat Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan sanksi lebih mengedepankan sanksi administratif ketimbang pidana. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Kecenderungan penyusunan undang-undang lewat metode omnibus makin lazim di pemerintahan Jokowi. Belum usai polemik omnibus law Cipta Kerja, terbaru, muncul Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau omnibus law kesehatan. Proses penyusunannya bak berjalan di lorong gelap. Dalam draf yang beredar, rancangan aturan menempatkan semua urusan kesehatan dari hulu sampai hilir di bawah kendali Menteri Kesehatan. Ini membuat organisasi profesi kesehatan seperti IDI menolak rancangan tersebut . Penyusunan RUU Kesehatan semestinya tidak mengulang kesalahan pembuatan omnibus law Cipta Kerja–yang terburu-buru, inkonstitusional, dan minim partisipasi publik. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Alih-alih mengoreksi UU Cipta Kerja–sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi—Presiden Joko Widodo justru memberi “kado pahit” akhir tahun dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja. Alasan ancaman resesi ekonomi dan dampak perang Rusia Ukraina sebagai dasar kedaruratan penerbitan Perpu Cipta Kerja terlalu mengada-ada. Berlindung di balik proses hukum, pemerintah Jokowi telah menerapkan praktik autocratic legalism–menggunakan cara yang seolah-olah legal padahal secara esensial mencederai demokrasi dan konstitusi. - - - Langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan s.id/tempo99 Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Penyamaran Inspektur Satu Umbaran Wibowo sebagai wartawan TVRI selama 14 tahun menuai pujian banyak orang. Aksi penyamarannya jauh dari gambaran sosok “intel Melayu”—yang berjaket kulit, gondrong, dan suka pamer handy talky. Namun di balik itu, intel yang menyaru wartawan bisa berimplikasi serius: mengancam keselamatan wartawan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, merusak kualitas berita jurnalistik, hingga menggerus kepercayaan publik terhadap profesi juru warta. Lagipula, siapa yang bisa menjamin Umbaran tidak menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadinya—sesuatu yang diharamkan dalam profesi jurnalistik. Apa Kata Tempo mengundang Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ika Ningtyas untuk membahas lebih lanjut implikasi intel yang menyamar jadi wartawan ini. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Kasus Ferdy Sambo dan kemunculan video pengakuan Ismail Bolong soal suap dari tambang ilegal menguak perang bintang di kepolisian. Fenomena itu mencerminkan masalah korupsi akut dalam sistem politik dan hukum. Perseteruan para jenderal di Markas Besar Kepolisian tak boleh berlanjut. Perlu campur tangan Presiden Jokowi untuk mengembalikan muruah polisi. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Pemerintahan Presiden Jokowi telah mewariskan setidaknya tiga undang-undang kontroversial: UU KPK di 2019, omnibus law UU Cipta Kerja di 2020, dan KUHP di 2022. KUHP baru mencerminkan hasil negosiasi politik dari mereka yang ingin mengembalikan otoritarianisme Orde Baru. Aturan ini bisa menjerat mereka yang memiliki aspirasi politik berbeda, kelompok minoritas, dan kalangan kritis secara pidana. Sejumlah pasal di KUHP baru membelenggu kebebasan sipil hingga membatasi privasi warga–menjauhkan Indonesia dari negara demokratis. Keresahan yang sama juga muncul dari kalangan mahasiswa. Hal itu mencuat dari perbincangan di episode Apa Kata Tempo kali ini bersama Koordinator BEM SI Kerakyatan Abdul Kholiq. Abdul menyuarakan penolakannya terhadap KUHP yang disahkan DPR pada 6 Desember lalu. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Prestasi sepak bola Indonesia boleh jadi masih tergolong “ala kadarnya”. Namun kursi kepengurusan PSSI–induk organisasi yang mengurus sepak bola di Indonesia–tetap menjadi magnet bagi banyak tokoh. Setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan, jabatan Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI terguncang. Sejumlah nama muncul dalam bursa kandidat pengganti Iriawan, di antaranya: Menteri BUMN Erick Thohir, bos MNC dan Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman.  Muncul kekhawatiran, sepak bola hanya akan menjadi tunggangan politik menuju Pemilu 2024 dan untuk memenuhi kepentingan bisnis para pengurusnya. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Seperti apa peluang ekonomi Indonesia di 2023? Lewat edisi khusus outlook ekonomi, majalah Tempo mengungkapkan peluang pembiayaan hijau atau green financing. Negara-negara maju mulai berkomitmen memberi “kompensasi” ke negara miskin dan berkembang untuk mempercepat transisi energi demi penurunan tingkat emisi karbon. Pembiayaan itu bisa berbentuk hibah, utang berbunga rendah, hingga pinjaman komersial. Apa Kata Tempo berdiskusi dengan Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, soal peluang dan tantangan dari pembiayaan hijau. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Di balik euforia dan kemewahaan Piala Dunia 2022 di Qatar, kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di negeri itu mengundang sorotan masyarakat internasional. Mulai dari dugaan ribuan pekerja yang meninggal saat bangun stadion, anti-LGBT, hingga isu suap FIFA. Sanggupkah Qatar “memoles” citra buruk lewat acara sepak bola empat tahunan itu? - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Pemerintah menyiapkan perhelatan KTT G20 di Bali secara jorjoran dan berlebihan. Di tengah ancaman resesi, anggaran acara itu sedikitnya Rp 675 miliar. Status “presidensi” sepertinya diartikan layaknya prestasi luar biasa. Padahal presidensi alias ketua kepanitiaan KTT G20 sesungguhnya jatah yang diberikan bergantian–berdasarkan abjad negara anggota. Selain itu, klaim Presiden Jokowi yang hendak menjadikan KTT G20 sebagai ajang mendamaikan Rusia dan Ukraina juga berlebihan. Nyatanya, Presiden Rusia Vladimir Putin batal menghadiri konferensi. Terlebih, sebagai forum “kongko” para pemimpin negara, KTT G20 lebih banyak membicarakan urusan ekonomi dan pembangunan ketimbang penyelesaian konflik antar negara. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Sementara Ganjar Pranowo tak kunjung mendapat tiket dari partainya, Anies Baswedan terancam gagal menjadi Capres 2024. Dukungan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ke Anies ternyata masih rapuh. Layaknya dagelan, meski sudah mengutarakan dukungan ke Anies, para ketua umum partai masih tarik ulur mendeklarasikan koalisi dukungan. Persoalan siapa calon pendamping Anies dan pendanaan kampanye disebut-sebut jadi batu sandungan kepastian koalisi. Selain ingin mendapatkan “efek ekor jas” dari pesona seorang tokoh, sepertinya, tak ada ideologi partai yang jadi pertimbangan. Kita, yang menyaksikan manuver-manuver elite partai politik itu, tak perlu buang-buang energi terbawa tabuh permainan mereka. Jangan sampai perpecahan seperti pemilu sebelumnya terulang. Rileks saja, anggap mereka badut yang patut ditertawakan. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Kasus penjualan narkoba yang ditengarai melibatkan perwira tinggi polisi, Irjen Teddy Minahasa, menambah daftar masalah besar di kepolisian setelah kasus Ferdy Sambo dan tragedi di Kanjuruhan. Teddy ditangkap hanya beberapa hari setelah penunjukannya sebagai Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjen Nico Afinta yang dicopot seusai tragedi Kanjuruhan. Bagaimana mungkin Kapolri Listyo Sigit bisa kecolongan dengan menunjuk orang yang tengah diselidiki anggotanya sendiri? Tergerusnya kepercayaan publik akibat persoalan di institusi kepolisian mesti diperbaiki. Tak ada pilihan, sebagai pemimpin tertinggi, Presiden Joko Widodo harus segera membersihkan tubuh kepolisian lewat reformasi Polri. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Belum selesai perkara Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan dugaan peredaran narkoba mendera kepolisian, penegak hukum lainnya, yakni hakim agung Mahkamah Agung malah tertangkap menerima suap. Sudrajad Dimyati menjadi hakim agung pertama yang ditangkap oleh KPK. Editorial Tempo menyebutkan bahwa penangkapan hakim agung ini merupakan gejala makin kronisnya penyakit lembaga peradilan di Indonesia. Sebenarnya, ada apa dengan laku para penegak hukum kita? Ketika penegak hukum setingkat hakim masih menerima suap, lantas kepada siapa kita percayakan penegakan hukum di negeri ini? - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Editorial Tempo menyebut peristiwa di Stadion Kanjuruhan bukanlah “tragedi” melainkan “pembantaian”. Rentetan kelalaian prosedur dalam kejadian itu telah menewaskan 131 orang, termasuk 39 anak-anak. Tak ada yang merasa bertanggung jawab dan bersalah. Sebagaimana polisi, panitia pelaksana dan PSSI juga lepas tangan. Sungguh disayangkan, Presiden Joko Widodo juga menyederhanakan persoalan dengan menyebut masalahnya ada di tangga yang curam dan pintu yang terkunci. Lantas, seperti apa pertanggungjawaban dan perbaikan yang diperlukan dalam dunia sepak bola kita? Dengarkan obrolan Lisa Siregar dan Setri Yasra, yang kali ini ditemani oleh Rafli Arza dari podcast bola Umpan Tarik. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Laporan investigasi terbaru majalah Tempo mengungkap adanya pungutan liar terhadap para petani pengelola hutan sosial. Di Jawa saja, pungutan liar yang dihimpun oleh para pendamping petani mencapai Rp 300 miliar. Sejumlah pemimpin kelompok tani dan LSM yang jadi pendamping petani belakangan diketahui pernah memiliki kedekatan dengan penguasa. Pasalnya, mereka merupakan para relawan pendukung Joko Widodo. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Seorang tersangka korupsi, Gubernur Papua Lukas Enembe, justru mendapat dukungan dari puluhan ribu warga. Apa yang terjadi? Benarkah ada muatan politis di balik penetapan tersangka gubernur yang hobi judi ke kasino ini? Menurut Tempo, problem Papua lebih dalam dari korupsi kepala daerah. Perkara korupsi di Papua hanyalah salah satu wujud kekacauan kebijakan pemerintah pusat dalam memperlakukan provinsi di timur Indonesia. Pembangunan berlangsung sentralistik, tanpa memperhatikan aspirasi orang Papua. Otonomi khusus pun diterjemahkan semata sebagai alokasi anggaran. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Peluang Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024 lewat PDIP nyaris tertutup. Melejit di survei, Ganjar tak bersinar di partainya sendiri. Trah Soekarno sangat kental menyelimuti proses politik di PDIP. Langkah Ganjar terhadang oleh Puan Maharani–yang memiliki darah biru Megawati. Partai berlogo banteng itu memberikan tiket pemilihan presiden kepada Puan, menginginkan Pilpres 2024 hanya terisi dua kandidat. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Pemerintah terkesan kalang kabut menanggapi ulah akun pseudonim Bjorka. Isu keamanan data makin jadi sorotan setelah Bjorka membocorkan dokumen surat menyurat antara BIN dan Presiden Joko Widodo. Siapa sosok di balik Bjorka ini? Sebelumnya, Bjorka juga telah menelanjangi data pelanggan Indihome, PLN, pengguna kartu SIM seluler, hingga data pribadi sejumlah pejabat–termasuk Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Ketua DPR Puan Maharani. Alih-alih sigap melacak sumber kebocoran data dan menerapkan protokol setelah peretasan, pejabat kita malah sibuk menyangkal dan melontarkan pernyataan-pernyataan menggelitik. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Ada sejumlah petinggi kepolisian di belakang Ferdy Sambo. Akibat rekayasa kematian Brigadir Yosua, hampir 100 polisi telah diperiksa. Kepolisian mesti “memanfaatkan” skandal Sambo ini sebagai momentum untuk berbenah diri, membersihkan institusi dari para polisi yang tidak profesional. Perbaikan kepolisian akan membawa manfaat besar bagi negara. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Keberadaan subsidi untuk BBM sudah seperti “benalu” dalam APBN kita. Padahal, mayoritas penikmat subsidi ini adalah masyarakat mampu. Anggaran untuk menyubsidi Pertalite dan solar telah melonjak dari target awal sekitar Rp 152 triliun menjadi 502 triliun. Angka ini tertinggi dalam sejarah. Dengan berkaca pada situasi ekonomi saat ini, apakah harga BBM memang perlu dinaikkan? Atau jangan-jangan masih mungkin memaksimalkan produksi minyak dalam negeri? Temukan jawabannya dalam obrolan Lisa Siregar dan Setri Yasra bersama Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua Hutabarat pelan-pelan terbuka. Dugaan adanya pelecehan seksual saat kejadian mulai terbantahkan. Istri Ferdy, Putri Candrawathi, diduga terlibat dalam rekayasa kematian Yosua. Penemuan rekaman CCTV yang awalnya dikabarkan raib, memberi titik terang terhadap kronologi kematian Brigadir Yosua. Menurut Tempo, anggapan adanya konspirasi besar di dalam kepolisian untuk membunuh Yosua dan mengaburkan jejak pembunuhan, sulit ditampik. Polisi yang menjadi tersangka pun terus bertambah. Sengkarutnya pengusutan kasus ini juga memperlihatkan perkubuan atau lanskap politik di antara para petinggi polisi. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Sudah kenal dengan Ali Sadikin, gubernur terbaik yang pernah dimiliki DKI Jakarta? Apa Kata Tempo spesial kemerdekaan membedah edisi khusus majalah Tempo: Hitam-Putih Ali Sadikin. Kepemimpinan Ali Sadikin mengajarkan bahwa kerja nyata pejabat publik jauh lebih penting dari pencitraan pribadinya. Keputusannya melegalkan judi dan prostitusi sangatlah kontroversial tetapi hal itu berhasil dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan daerah berkali lipat. Ali Sadikin tak alergi dengan kritik. Pada suatu kesempatan, Ali berkata bahwa wartawan adalah pegawai pemerintah yang tak dibayar, bertugas untuk mengkritik kebijakannya. Saat dia harus menggusur warga demi pembangunan, Ali justru mendanai LBH Jakarta agar membela warga yang digusur. Menurut Tempo, keteladanan kepemimpinan Ali Sadikin semacam inilah yang pudar dari pemerintahan saat ini. Dengarkan obrolan selengkapnya bersama Rosha Shaula ditemani Redaktur Eksekutif Tempo Bagja Hidayat dan jurnalis Tempo Agung Sedayu. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat makin terkuak. Ferdy Sambo dan tiga orang lainnya–termasuk ajudannya–telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua. Tim khusus yang dibentuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo pun sudah menganulir kronologi awal yang dirilis kepolisian. Puluhan polisi yang menangani kasus kematian Yosua di awal, terbukti melanggar etik dan terindikasi bersekongkol mengaburkan proses penyidikan. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kekacauan akibat blokir Kementerian Kominfo terhadap PayPal, Steam, Yahoo, dan platform digital lain yang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), hanyalah salah satu dampak kecil buruknya Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020. Di balik itu, ada ancaman yang lebih besar pada kebebasan berpendapat dan berekspresi kita. Aturan tersebut memuat pasal karet yang membuat pemerintah bisa meminta platform yang terdaftar PSE menghapus konten yang dianggap “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”.  Jika tidak, Kemkominfo bisa menjatuhkan denda ataupun memblokir layanan platform tersebut. Tak ada parameter jelas apa itu konten “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”. Apakah sebuah kritik keras pada pemerintah akan dianggap “mengganggu ketertiban umum”? Yang lebih mengejutkan, platform digital harus bersedia memberikan data pengguna dengan dalih kepentingan pengawasan dan penegakan hukum. Ketentuan-ketentuan itu jelas menerabas privasi pengguna bahkan mengancam kebebasan pers. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Keraguan publik soal pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sangat beralasan. Tengok saja, kasus ini disebut insiden saling tembak antar polisi, terjadi di rumah petinggi polisi, menewaskan seorang polisi, kemudian kasusnya diusut oleh kepolisian pula. Kronologi yang disampaikan polisi dinilai sarat kejanggalan. Tempo meragukan pemicu insiden berdarah ini karena kasus pelecehan seksual. Sulit ditampik bahwa skenario buruk kematian Brigadir Yosua tampaknya disusun oleh mereka yang panik dan hilang pikiran. Kepolisian mesti menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Apabila kasus ini memang pembunuhan, polisi harus mengungkap pelakunya dan memastikan untuk dibawa ke ranah pidana. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kementerian Kesehatan sudah saatnya melegalkan ganja untuk keperluan medis. Kesadaran masyarakat akan keberadaan ganja untuk pengobatan semakin meningkat. Soal regulasi ganja, Indonesia bisa belajar dari Thailand sebagai negara pertama di Asia yang melegalkan ganja. Kebijakan ganja di Thailand telah melalui pertimbangan medis, kesehatan, dan ekonomi. Reportase Tempo di Bangkok dan Chiang Mai menemukan maraknya kafe dan toko yang menjual berbagai olahan dari ganja. Thailand memperkirakan bahwa legalisasi ganja bisa mendatangkan devisa hingga US$ 3 miliar dalam lima tahun mendatang. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pengusutan kasus dugaan gratifikasi yang diterima Lili Pintauli Siregar tak boleh berhenti meski telah mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK. Dugaan bahwa Lili menerima tiket MotoGP Mandalika 2022 beserta akomodasi dari Pertamina–selaku pihak yang tengah diusut KPK–lebih dari sekadar urusan etik. Lili semestinya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelum kasus inipun, Lili Pintauli juga ditengarai bertemu dengan pihak-pihak yang beperkara di KPK, namun tetap lolos dari pemecatan. Seperti apa sebenarnya profil Lili Pintauli Siregar? - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.  Kritik & saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Majalah Tempo terbaru mengungkap dugaan penyelewengan donasi di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pengelolanya ternyata bergaji fantastis dan mendapat fasilitas mewah. Besaran potongan sumbangan pun dinilai tak wajar. Podcast Apa Kata Tempo mengundang Agung Sedayu–jurnalis yang menginvestigasi kasus ACT–untuk menceritakan proses peliputan yang berlangsung selama berbulan-bulan ini. Selain membahas cerita di balik laporan edisi “Kantong Bocor Dana Umat”, Lisa dan Setri juga berbincang tentang editorial majalah Tempo berjudul “Ironi Pengumpul Donasi Masyarakat”. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Setelah rendang babi, kini tukang bakso juga terseret perpolitikan tanah air. Pemilu memang dua tahun lagi, tetapi manuver berebut kursi Calon Presiden 2024 telah mulai. Tak terkecuali bagi Anies Baswedan. Kemenangannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 telah memberi modal politik. Sayangnya, laga tersebut juga membubuhkan noda hitam yang menjadi beban Anies. Ia kerap dianggap menggunakan politik identitas buat mendulang suara. Selain itu, untuk memastikan dirinya maju dalam pemilihan presiden, ia mungkin harus bernegosiasi dengan partai politik. Terancam jeratan kartel politik. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kredit klip audio: Abang Tukang Bakso - Daffa & Khalista feat Kak Nunuk © GNP Music Powered by Firstory Hosting

Nyawa para pendukung sepak bola kita terkesan begitu “murah”. Tewasnya suporter seolah jadi angin lalu. Kadang, urusan dianggap selesai dengan menunjukkan berkabung masal dan pemberian santunan.  Dua suporter Persib yang tewas beberapa waktu lalu merupakan korban ke-77 dan 78 sejak Liga Indonesia bergulir pada 1994. Dengan banyaknya korban, insiden serupa seharusnya tak boleh terulang. Kejadian kali ini bisa dijadikan momentum untuk menuntut perbaikan manajemen sepak bola dan standar keamanan pertandingan. Polisi mesti mengungkap pihak yang harus bertanggung jawab–apakah itu dari pengelola laga, suporter, ataukah aparat keamanan itu sendiri. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Kisah orang-orang yang berkhayal dan mengaku sebagai khalifah dunia Islam, kaisar, nabi, atau lainnya bukan hal baru. Penangkapan pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, beserta sejumlah pengikutnya jelas berlebihan. Kalaupun mereka bercita-cita membangun khilafah, sepanjang hal itu masih di alam pikiran dan belum menjelma menjadi tindakan antisosial atau kekerasan, mereka seharusnya tidak dipidanakan. Mereka cukup diawasi atau dibina. Mengambil jalan pintas dengan menangkap dan memenjarakan orang semacam Hasan Baraja, justru bisa memupuk simpati terhadapnya dan Khilafatul Muslimin. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Politik dagang sapi kental terasa dalam tarik menarik pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Calon Presiden 2024. Alih-alih menjaring kandidat terbaik dari ratusan juta penduduk Indonesia, segelintir elite partai politik sibuk tawar-menawar kekuasaan dalam ruangan tertutup, jauh dari partisipasi publik. Indikasi kartel politik pun makin kuat akibat aturan presidential threshold 20 persen. Partai dengan sewenang-wenang mengatur pencalonan presiden, berkoalisi hanya untuk mengakumulasi kekuatan politik. Rakyat pun hanya jadi penonton dan dipaksa memilih kandidat yang ditentukan oleh kalkulasi "laba-rugi" partai politik. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Presiden Joko Widodo mendorong sejumlah menteri dan kepala daerah untuk meningkatkan elektabilitas. Presiden seolah merestui mereka menjajakan diri lewat berbagai kampanye–padahal mereka masih berstatus pejabat aktif. Setelah wacana tiga periode meredup, apakah Presiden Jokowi berpretensi menjadi kingmaker? - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Penetapan Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati sebagai tersangka korupsi minyak goreng mengungkap besarnya pengaruh orang di luar pemerintahan (aktor informal) dalam menentukan arah kebijakan. Menurut Kejaksaan, Lin tidak memiliki surat penunjukan resmi dari Kementerian Perdagangan, tapi ia dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan tentang sawit. Selain pada kasus Lin Che Wei, kita juga bisa melihat banyak anggota staf khusus dan penasihat informal yang sering kali lebih berkuasa di berbagai kementerian. Hal ini seolah mengesankan bahwa pihak kementerian kekurangan birokrat yang cakap dalam bertugas. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Putusan Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah hanya menggunakan vaksin halal dalam menanggulangi Covid-19 memantik persoalan baru. Sebab, tak satu pun dari vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia—lembaga yang berwenang mengeluarkan label halal sebelum kemudian diambil alih Kementerian Agama. Pemerintah diberi waktu 90 hari untuk menggunakan vaksin yang telah mendapat sertifikat halal: Merah Putih, Sinovac, Sinopharm, dan Zifivax. Stok vaksin yang diklaim halal itu tentu masih terbatas, artinya pemerintah perlu membuka pintu pengadaan vaksin baru. Diduga, ada segelintir orang yang berelasi dengan elite partai yang akan diuntungkan dari pengadaan tersebut. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Sejumlah studi menunjukkan terdapat kandungan mikroplastik dalam air minum kemasan sekali pakai dan isi ulang. Pada kemasan isi ulang, proses cuci-pakai galon serta penyimpanan dalam waktu lama rawan melepaskan mikroplastik dan larut ke air minum. Celakanya, temuan lain mengungkap bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam darah manusia. Heboh temuan mikroplastik dalam air minum kemasan menyingkap hal yang lebih serius: negara gagal dalam menyediakan air bersih dan layak minum untuk semua warga negara. Sumber daya air seharusnya digunakan untuk pemenuhan hak warga atas air bersih, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sebagai komoditas untuk mendulang cuan. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Larangan mengekspor minyak sawit akan mendatangkan lebih banyak kerugian dan masalah baru. Mengingat Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, keputusan itu bakal mengguncang pasar sawit dunia karena permintaan sedang tinggi-tingginya. Penghentian ekspor justru akan memukul balik industri sawit kita--merugikan petani sawit dalam negeri dan menguntungkan negara kompetitor. Tanpa penjelasan lanjut risikonya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dinilai masih mengambang. Wajar bila sebagian orang mencurigai keputusan Jokowi itu sebagai “politik pencitraan” semata. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Majalah Tempo pekan ini menghadirkan liputan langsung dari Ukraina untuk melaporkan dampak invasi Rusia. Sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, ribuan orang telah tewas, puluhan ribu lainnya luka, dan jutaan orang mengungsi. Jurnalis Tempo, Raymundus Rikang, mengkonfirmasi temuan kuburan massal di Kota Bucha yang terletak di pinggiran Ibu Kota Kyiv. Tentara Rusia diduga memberondong penduduk sipil yang tengah mengendarai mobil. Serangan tentara Rusia terhadap fasilitas dan bangunan publik merupakan kejahatan perang yang melanggar Konvensi Jenewa 1949. Kejahatan perang tersebut seharusnya membuka mata pemerintah Indonesia. Tidak mengutuk invasi Rusia dan seolah bersikap “netral” merupakan sikap main aman yang akan membuat Indonesia kehilangan respek di mata dunia. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Ketika DPR tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ketika kelompok oposisi pemerintah sangat lemah, ketika penguasa tak bisa lagi diingatkan dan semakin melenceng jauh dari rel demokrasi, bagi mahasiswa yang masih punya idealisme hanya ada satu kata: lawan. Mahasiswa pun sudah sepantasnya kembali turun ke jalan. Unjuk rasa serempak mahasiswa pada 11 April menunjukkan adanya sumbatan serius pada saluran aspirasi politik resmi. Andai saja Presiden Joko Widodo tegas menjawab "tidak" atas wacana tiga periode, kegaduhan ini tidak akan berlarut-larut. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Pernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden menyisakan multitafsir bagi publik. Apalagi, kalangan dekatnya terus dibiarkan menggulirkan wacana “Jokowi 3 periode”. Yang terbaru, klaim sepihak dukungan “Jokowi 3 periode” yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) diduga dimotori oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Orang dekat Jokowi--sejak menjadi walikota Solo--dan sejumlah politisi lain pun masih bergerak mengegolkan rencana jahat yang mengangkangi konstitusi tersebut. - - - Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Keterlibatan keluarga Menteri Luhut Pandjaitan kian telanjang dalam proyek pembangunan PLTA Kayan, di Kalimantan Utara. Keponakan Menteri Luhut, Heidi Melissa Pandjaitan, tercatat menjadi salah satu direktur di tujuh perusahaan pembangkit. Selain kerabat Luhut, ada pula Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri Erick Thohir. Garibaldi alias Boy adalah pemilik lahan yang disiapkan menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Perusahaan pengembang KIHI, punya hubungan dengan dua perusahaan milik Luhut dan Erick. Sedangkan PLTA Kayan disiapkan untuk memasok listrik di KIHI. Nepotisme yang dilarang sejak 1998 nyatanya dipraktikkan kembali. Padahal Ketetapan MPR Nomor XI tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 1998 diterbitkan dengan semangat tak mengulangi kesalahan Orde Baru, era ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi praktik lazim dalam pembangunan ala Soeharto. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: [email protected] Powered by Firstory Hosting