Apa Kata Tempo

Proses peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong semakin menunjukkan keganjilan. Jaksa penuntut umum mengabaikan begitu saja banyak kesaksian dalam persidangan yang telah berlangsung selama empat bulan. Tak hanya para saksi, sejumlah fakta yang bertentangan dengan dakwaan jaksa muncul dalam persidangan. Penanganan perkara yang menjerat Tom bakal menjadi preseden buruk: kebijakan bisa dengan mudah dipidana. ------- Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Koalisi PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto makin dekat. Gerindra telah memberikan tawaran, PDIP tidak menolak, sembari mengajukan sejumlah syarat semata untuk kepentingan partainya. Sampai di sini, politik  sekadar jadi permainan para juragan partai. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam musnah.  - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pengakuan para tersangka kasus pengamanan judi online semakin mengarah ke Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika. Polisi tentu tidak boleh tebang pilih: menyasar pegawai rendahan, membiarkan para petinggi yang terindikasi terlibat. Di luar itu, aparat hukum mesti menyelisik bandar dan penerima manfaat yang lebih besar.  Perputaran uang judi online yang besar membuat aparat tak punya nyali memberantas pelaku sesungguhnya. Apalagi uang besar ilegal itu juga dipakai untuk membiayai operasi politik. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Dalam urusan melanggar aturan, para pejabat Indonesia mahir bersembunyi di balik asap: berpikir sudah rapi menutupi kejahatan, padahal publik melihatnya secara telanjang. Dalih “hilirisasi” sumber daya alam hanya kedok menyedot aset berharga Indonesia untuk keuntungan elite dan bohir politik. Salah satunya penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menabrak konstitusi. Indonesia sedang menempuh kutukan sumber daya alam: kekayaan melimpah tapi kita tetap miskin karena korupsi dan keserakahan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi , dan kental hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Tanpa transparansi dan pengawasan, Danantara mempercepat terbentuknya institusi ekonomi ekstraktif di Indonesia dan sebagai jalan tol menjadi negara gagal. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemilihan dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan menuai polemik. Presiden Prabowo memilih Direktur Jenderal Bea Cukai dan Direktur Jenderal Pajak semata favoritisme dan mengabaikan sistem meritokrasi. Padahal mereka memegang posisi strategis yang membutuhkan profesionalitas. Keputusan ini juga bisa menimbulkan pesan keliru: loyalitas lebih penting daripada kapabilitas. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Powered by Firstory Hosting

Sukses sebagai oligark, Haji Isam tahu membaca arah angin politik. Di Indonesia, tanpa partai, kekuasaan mudah guyah, terutama ketika sumber daya dan dana  mulai menipis. Kini Haji Isam masuk ke gelanggang politik dengan berencana menguasai PPP lewat saudaranya. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Dedi Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya tak menyelesaikan apa-apa. Kebijakannya yang kontroversial tak pernah menyentuh akar masalah. Getol membuat konten boleh saja asal tidak melupakan janji kampanye. Cara Dedi memupuk populisme mengingatkan Tempo sepak terjang Mulyono alias Jokowi.  - - - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Hercules dan organisasi masyarakat GRIB Jaya (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) kini bertransformasi menjadi pemain politik. Bagi mereka, nama Prabowo Subianto ampuh tak hanya untuk merekrut anggota dan menambah pundi-pundi dari bisnis keamanan, hal itu juga membuat mereka kebal dari penindakan aparat hukum, dan leluasa berbuat onar di pelbagai daerah. - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Usul pemakzulan Gibran mungkin terdengar menyenangkan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amendemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Pendeknya, kita akan memutar waktu ke zaman gelap Orde Baru. Kini kita pula yang ikut menanggung dilema itu. - - - - Kunjungi s.id/tempo55gogo untuk dapat promo khusus berlangganan Tempo di bulan Mei. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang diharapkan menekan tingkat stunting dan memberi multiplier effect malah berpotensi menjadi ladang KKN baru. Tempo menemukan pelaksana proyek ini justru dikerjakan oleh kerabat dan orang dekat Prabowo. Program MBM butuh perombakan total jika ingin tepat sasaran. ------------ Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Prabowo Subianto tidak punya alasan mengabaikan ancaman resesi ekonomi. Padahal indikator ekonomi jelas memperlihatkan potensi bencana bagi ekonomi Indonesia. Prabowo harus menurunkan egonya dengan menunda program kerja ambisius dan memperbaiki kebijakan secara struktural. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Selama ini polisi berkelit judi online sukar diberantas, padahal para bandar sebenarnya masih bisa dikejar. Tempo menemukan bahwa seorang politikus dari partai berkuasa memiliki kaitan dengan bisnis judi. Masih adakah peluang pemerintah memberantas judi? - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud politik komando Prabowo menciptakan birokrasi penurut. PDIP yang diharapkan menjadi oposisi pemerintah justru getol mengegolkan UU TNI. Prabowo memutar balik Indonesia ke masa kejayaan orde baru. - - - Kunjungi s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Penyelesaian banjir tidak cukup dengan menangisi insiden dan membuat konten turun ke lapangan. Pemerintah belum menunjukkan itikad serius menangani banjir. Padahal pangkal soalnya jelas, alih fungsi lahan dan kebijakan yang serampangan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Dalam kasus korupsi impor minyak pertamina Kejaksaan Agung tergoda populisme hukum. Heboh mengumumkan kerugian besar sebuah kasus, kemudian kalang-kabut dalam pembuktiannya. Korupsi impor minyak harus diberantas. Tapi bila skandalnya diungkap dengan motif menyingkirkan pemain lama, tampaklah bahwa Kejaksaan Agung hanya menjadi alat kekuasaan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Ratusan perwira aktif disiapkan untuk mengelola BUMN dan BUMD. Langkah ini jelas kebablasan. Kita punya pengalaman buruk dengan asas dwifungsi angkatan bersenjata, yang menempatkan prajurit bukan semata kekuatan militer, tapi juga dapat menjalankan semua tugas, dari politik, sosial, hingga ekonomi negara. Kompetensi prajurit berperang, bukan berbisnis. - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Bagi kita yang waras, demo “Indonesia Gelap” adalah peringatan agar Indonesia tidak ambruk dalam kehancuran. Alih-alih mendengar kritik publik , Presiden Prabowo malah mencibir dan memaki kritik itu dengan menyebutnya “Ndasmu!”. Prabowo seperti tak sadar bencana pemerintahannya dimulai dari pelbagai kebijakan Jokowi. Jika Anda tak cemas dengan pemerintahan yang takut kepada lukisan dan lagu, Indonesia benar-benar menuju kegelapan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dibungkus dengan istilah “efisiensi”terasa janggal. Sebab dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan terkesan pilih kasih. Di sisi lain, pemborosan malah terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Terkini, pemerintah juga mengangkat influencer menjadi staf khusus, setara eselon 1. ---------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tempo edisi terbaru: https://www.tempo.co/mingguan ---------------- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat di depan mata militerisme menguat dan supremasi sipil melemah. Runtuhnya supremasi sipil di era demokrasi ini kelak akan membuka ruang terciptanya Otoritarianisme dalam bentuk baru, berbeda dengan era orde baru. -------------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tempo edisi terbaru: https://www.tempo.co/mingguan -------------------- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Penguasa lemah di depan pengusaha. Pagar laut di Tangerang itu ternyata beririsan dengan area pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK). Bagaimana bisa ada sertifikat hak guna bangunan yang terbit di atas laut? Tempo mengungkap banyak aktor terlibat di balik pagar laut yang viral ini. -------- Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO. Official Website: https://www.tempo.co -------- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Dalam perkara Harun Masiku, Jokowi dan Hasto Kristiyanto saling gertak. Kasus yang sudah lama membeku itu seketika terbuka. Menjadi tersangka atau tidak, Hasto seharusnya tak ragu membongkar kebobrokan pejabat negara. Meskipun pesimis, KPK harus bertanggungjawab menuntaskan kasus itu. Ini saatnya buka-bukaan. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Prabowo Subianto ingin menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengembalikannya kepada DPRD. Alih-alih maju, wacana ini justru membuat demokrasi mundur seperti era orde baru. Lagi pula menghapus pilkada langsung belum tentu jadi solusi dari bengaknya biaya politik. Justru membuat proses pemilihan menjadi lebih transaksional. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Pada Pilkada Jakarta kali ini Prabowo dan Jokowi memilih jalan yang berbeda. Tidak ada gugatan atas kemenangan Pramono-Rano Karno, artinya tidak ada skenario dua putaran. Demokrasi di Jakarta hampir kembali, kita harus tetap menjaganya dari pengaruh juragan partai politik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Sebagian proyek besar swasta dipaksakan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dugaan lain, status PSN yang mendapat banyak 'privilege' ini merupakan bentuk imbalan. Pembangunanisme ala Jokowi yang menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM, harus dihentikan. Presiden Prabowo harus mengevaluasi PSN. ------ Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. ------ Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Ada yang khawatir kalau Pilkada Jakarta cuma satu putaran. Tapi cara lama memainkan suara, intimidasi aparat, dan guyuran bansos rasanya tidak mempan di Jakarta. Dengan begitu ada harapan demokrasi kembali di Jakarta. Tetap harus kita kawal. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Endorse dari mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo kepada sejumlah calon kepala daerah, mencerminkan lemahnya gagasan mereka. Fenomena Jokowi turun gunung dan keberpihakan Prabowo dalam Pilkada ini membuat kontestasi politik jadi tidak asik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Penangkapan pegawai Kementerian Komdigi terkait kasus judi online menyeret banyak nama. Polisi juga terkesan setengah hati membongkar pelaku judi online. Sulit berharap penegakan hukum bisa menyentuh menteri hingga tauke-tauke besar. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Apa komentarmu soal episode kali ini?: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Digadang-gadang menjadi Super Holding, Danantara akan mengelola aset besar dari 7 BUMN. Hal ini membuka peluang Indonesia untuk mendapat pinjaman. Danantara bisa membenamkan Indonesia dalam kubangan utang. ------ Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Apa komentarmu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Seperti virus, mafia peradilan beregenerasi dengan cepat. Setelah KPK mencokok dua Sekretaris Mahkamah Agung (MA), pada 2020 dan 2023, Kejaksaan Agung kini menangkap Zarof Ricar. Mantan pejabat MA itu diduga menjadi makelar kasus. Tapi Zarof tentu tidak sendiri, ada lingkaran dalam MA yang juga membantunya. ----- Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Apa komentarmu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Prabowo Subianto membentuk kabinet besar. Untuk apa? Kabinet yang berisikan anggota nirprestasi ini akan merepotkan Prabowo dalam 100 hari kerja. Kabinet zaken yang digembar-gemborkan Prabowo hanyalah omong kosong. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Tulis pendapatmu di kolom komentar: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Jokowi seperti raja yang ogah kehilangan mahkota. Menjelang pensiun ia masih sibuk memoles citra dengan anggaran negara. Ada upaya mengelabui publik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Segala jurus dilakukan Jokowi menjelang lengser. Mulai dari membuat sejumlah kebijakan strategis, hingga diduga cawe-cawe dalam pemilihan calon ketua KPK. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Jokowi diakhir masa jabatannya bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga merusak lingkungan. Dengan dalih apapun ekspor pasir laut ini akan sangat merugikan Indonesia. Prabowo harus menghentikan kebijakan ini ketimbang harus membersihkan lumpur bekas Jokowi. - - - Dukung jurnalisme berkualitas dengan langganan Tempo. Baca di sini: https://majalah.tempo.co/ Powered by Firstory Hosting

Kudeta posisi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) makin memperlihatkan bahwa Kadin mirip seperti partai politik. Kadin menjadi tunggangan anggotanya dan ditunggangi pemerintah. Ada tangan kekuasaan dalam dualisme kepemimpinan Kadin antara Arsjad dan Anindya Bakrie. Namun demikian, kisruh kepemimpinan di Kadin tidak ada urusannya dengan masyarakat banyak dan semata kepentingan politik penguasa. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Sudah cukup membuat warga Jakarta bimbang dengan calon gubernur ‘ala kadar’ pilihan juragan partai politik. Para calon gubernur itu kini berlomba-lomba menarik suara anak abah di Jakarta. Jokowi bukan lagi faktor, mari kita lupakan Jokowi di Pilkada 2024 ini. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Salah satu yang patut dicontoh dari Paus Fransiskus adalah soal kesederhanaan seorang pemimpin. Menjadi sebuah ironi ketika kita melihat pemimpin Indonesia, negara menengah dengan ekonomi ‘ala kadarnya’ tapi hidup sangat bermewah-mewahan. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Putusan Mahkamah Konstitusi yang hampir dibegal DPR terselamatkan oleh aksi rakyat. Putusan itu harusnya mengembalikan politik kepada publik. Tapi ternyata manfaatnya hanya didapatkan oleh partai politik, sedangkan publik lagi-lagi menjadi penonton sirkus politik yang banal. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kartel politik dalam pilkada Jakarta kali ini memunculkan skenario kotak kosong. Peluang Anies makin tipis, setelah koalisinya digembosi. Jika benar terjadi, rakyat harus melawan bencana demokrasi ini dengan memilih kotak kosong. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pengkhianatan Jokowi kepada PDIP hendaknya jadi pelajaran. Meski begitu PDIP juga ikut menanggung dosa atas kekacauan selama Jokowi berkuasa. Apabila ingin menebus dosa, saatnya PDIP jadi oposisi. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Selama dua periode memimpin Indonesia, Jokowi meruntuhkan demokrasi dan harapan-harapan Reformasi. Nawacita menjadi bencana yang berlipat ganda. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Atas restu Prabowo Subianto, DPR menggodok Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Tanda terima kasih untuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Peran Kementerian Agama sebagai regulator sekaligus operator membuat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun kacau. Tahun ini, tambahan kuota yang dialokasikan untuk haji plus, semakin membuka peluang korupsi. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Investigasi Tempo mengungkap sejumlah dosen dan pejabat publik memanipulasi gelar guru besar. Demi gelar kehormatan itu, mereka bersekongkol dengan asesor Kementerian Pendidikan. Apa pun motivasinya, ketidakjujuran akademik telah merusak dunia pendidikan Indonesia. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemerintah gagal membangun sistem keamanan digital. Peretasan Pusat Data Nasional mengancam data pribadi ratusan juta penduduk. Buruknya perhatian pemerintah dalam memberi jaminan digital terlihat dengan tidak adanya protokol krisis, buruknya koordinasi, dan aturan turunan undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang tak kunjung terbit. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

KPK kembali mengusut keterlibatan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam perkara korupsi Harun Masiku, kasus yang sudah lama tenggelam. Perseteruan antar petugas partai ini bisa membuat mereka saling buka tabir yang gelap itu. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Cawe-cawe jilid kedua mulai terlihat dalam proses pilkada. Kritik terhadap Jokowi tidak membuatnya surut. Jagoan Jokowi kali ini, Ridwan Kamil, disebut akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Jakarta. Demi demokrasi, seharusnya elite partai politik dan Prabowo tidak perlu ‘manut’ dengan skenario Jokowi ini. Powered by Firstory Hosting