Apa Kata Tempo

Muruah Mahkamah Konstitusi kian terbenam di era Jokowi. Putusan Mahkamah Konstitusi mementahkan dalil terjadinya dugaan kecurangan pemilu--meskipun ini sudah diprediksi banyak kalangan. Endorsement Jokowi ke Prabowo-Gibran dianggap bukan pelanggaran hukum. Satu-satunya kabar baik dari hasil sidang sengketa pilpres adalah adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda tiga dari delapan hakim konstitusi yang menangani sengketa. Mereka adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemerintah merancang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya. Nahdlatul Ulama sudah mengajukan diri agar bisa mengelola konsesi tambang. Adapun Menteri Luhut dan Menteri Bahlil berbeda pendapat soal pemberian IUP ke ormas. Menurut Tempo, Jokowi sebaiknya berhenti mengakali aturan untuk kepentingan politiknya. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Sebagian masyarakat menganggap orang yang bergelar habib punya derajat lebih mulia. Namun, terbongkarnya jual-beli gelar habib menunjukkan kemungkinan bahwa status tersebut bisa diperoleh melalui rekayasa. Fanatisme terhadap “keturunan” nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafii Maarif, “mendewa-dewakan keturunan nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual”. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Penyelesaian sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi jadi makin penting untuk menguak dugaan kecurangan pemilu setelah usulan pengajuan hak angket di DPR melempem. Langkah ini menjadi kesempatan emas bagi MK untuk mengembalikan muruah lembaga yang dirusak oleh paman Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Politik dagang sapi terulang setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024. Kursi kabinet jadi obyek tawar-menawar antara partai politik dan pemenang pemilihan presiden. Partai pendukung meminta jatah karena merasa berjasa memenangkan si kandidat. Sementara partai nonkoalisi ditawari jabatan agar “jinak” di badan legislatif kelak. Padahal, memberi ruang oposisi di legislatif bisa jadi penyeimbang pemerintah dan menghidupkan kembali demokrasi Indonesia. Kembali hidupnya demokrasi akan memberikan nilai positif kepada Prabowo Subianto, yang selama ini dituduh antidemokrasi. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak? - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di DPR tak boleh kendur, apalagi ciut nyali, dalam mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Para politikus mungkin punya dosa yang bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan segenap aparaturnya punya dosa lebih besar, yakni mengkhianati konstitusi sepanjang proses pencalonan Prabowo-Gibran. Indonesia bisa diselamatkan dari kehancuran demokrasi jika kekuatan penyeimbang tak mudah dibujuk dan ditekan. ||| Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption–korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Upaya penggunaan hak angket DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu seharusnya tak perlu dikhawatirkan jika proses pemilu memang berlangsung jujur. Komitmen para elite partai justru kini diuji, apakah mau memperjuangkan hak angket demi demokrasi atau tergoda memburu kursi demi kepentingan sendiri–ikut terhanyut dalam pembagian kue kekuasaan setelah pemilu. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. *Judul konten telah mengalami perubahan karena kekeliruan penulisan Powered by Firstory Hosting

Kemenangan Prabowo-Gibran tak lepas dari politik kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengerahkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Bawaslu tidak pernah serius mengusut hal tersebut. Kontroversi hasil pemilu diperparah oleh aplikasi rekap suara KPU–Sirekap–yang bermasalah. ||| Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemilihan Umum 2024 telah berlangsung. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan keunggulan telak Prabowo-Gibran ketimbang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pemilu 2024 dengan banyak noda sejatinya sudah berlangsung sejak tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Keberpihakan Presiden Jokowi dan jajarannya membuat proses pemilu tercoreng oleh ketidaknetralan aparat dan lembaga negara. Setelah pemilu, skenario politik apa yang bisa terjadi di kubu Prabowo-Gibran dan dua lawannya? - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Mahfud Md. sudah selayaknya mundur dari kabinet, begitu pun seharusnya Menteri Prabowo Subianto dan menteri-menteri lain yang secara resmi mendukung calon presiden tertentu. Dengan mundur atau cuti, pemerintahan bisa berjalan tanpa terganggu kepentingan elektoral. Namun seiring munculnya pernyataan bahwa presiden boleh memihak, mundur atau tidaknya menteri tidak lagi dibaca sebagai komitmen etik, melainkan bagian dari strategi politik jangka pendek untuk mendukung atau melawan pilihan politik Jokowi. Kabinet kini menjelma sebagai ajang pertarungan elektoral ketimbang organisasi yang menjalankan tugas negara. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Alih-­alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembap dalam hasrat me­langgengkan kekuasaan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno justru menjadi operator yang mewujudkannya. Bukan hanya tak patut, mantan rektor UGM itu juga mengkhianati intelektualitasnya sebagai akademikus. Temuan Tempo mengungkapkan bahwa ia berperan dalam melobi hakim konstitusi agar membuka jalan politik bagi Gibran serta membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi itu dalam koalisi pemilihan presiden. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Sejumlah ketua umum partai sekaligus menteri di kabinet Jokowi menggaungkan narasi “bansos Pak Jokowi”. Manuver tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Para pemilih perlu memahami bahwa dana bantuan sosial (bansos) bukan berasal dari saku presiden, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Angan-angan untuk memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran, sulit terjadi. Sebulan jelang pencoblosan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung tembus 50 persen. Sementara itu, Presiden Jokowi kian kentara mendukung Prabowo dan anaknya. Permintaan Jokowi agar KPU mengubah format debat muncul setelah Prabowo kalah telak pada debat ketiga pilpres. Ketidaknetralan Jokowi harus dihentikan jika tak ingin dikenang sebagai presiden terburuk setelah Reformasi. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pasangan Prabowo-Gibran kerap menyebut soal hilirisasi saat debat capres. Namun nyatanya program hilirisasi nikel selama pemerintahan Jokowi menyimpan sisi gelap. Selain potensi kerusakan lingkungan, kecelakaan di smelter nikel berulang terjadi dan memakan korban jiwa. Kebakaran smelter milik PT ITSS di Morowali adalah yang paling parah karena menewaskan 21 orang pekerja. Atas nama investasi, hidup pekerja seolah-olah tak ada harganya. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Tahun 2023 mencatat fenomena yang mengerikan bagi demokrasi dan sejarah politik Indonesia. Seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa: rencana menunda pemilu, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum agar anaknya bisa ikut pilpres. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dulu menolak politik dinasti kini bersekutu dengan Jokowi. Partai yang juga pernah mengecam Prabowo Subianto sebagai tokoh dengan masa lalu yang kelam, kini justru mendukungnya sebagai capres. Sejumlah aktivis 1998–yang dikenal dalam gerakan reformasi–pun demikian. Mereka yang diculik dan disiksa karena menginginkan kembalinya demokrasi, kini satu gerbong dengan mantan menantu Soeharto itu. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditengarai mengintervensi Kementerian Energi agar meloloskan sistem charger mobil listrik Wuling masuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Moeldoko sepertinya lupa, sebagai pejabat sekaligus pengusaha, apa yang dilakukannya sarat konflik kepentingan. Cawe-cawe Moeldoko jadi wujud lemahnya komitmen pemerintah menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Beda pengakuan Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, siapa yang berdusta? Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menghebohkan publik karena mengaku pernah mendapat intervensi dari Presiden Joko Widodo saat KPK menangani perkara korupsi e-KTP. Sementara Jokowi membantah pernah melakukan pertemuan khusus dengan Agus–apalagi mengintervensi kasus. Jokowi bisa saja membantah, namun pelemahan KPK nyatanya memang terjadi di masa kepemimpinannya. Hanya di era pemerintahan Jokowi, UU KPK bisa direvisi, hingga membuat independensi lembaga anti rasuah itu kandas. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Format debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU lebih tepat disebut sekadar acara “tanya-jawab” ketimbang debat yang substansial. Tak ada pendalaman masalah dan saling menguji gagasan masing-masing calon. Sorak-sorai pendukung di lokasi mengganggu jalannya debat. Moderator hanya membacakan pertanyaan yang dirumuskan panelis. Sementara para panelis, tak diizinkan bertanya langsung kepada para kandidat. Meski begitu, pada debat perdana capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dianggap lebih lebih mampu menghidupkan suasana debat. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Dugaan keterlibatan aparat hukum dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 semakin menguat. Penelusuran Tempo menemukan bahwa intimidasi terhadap kepala daerah serta kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Netralitas politik instansi negara pun dipertanyakan–menimbulkan keraguan terhadap jalannya pemilu yang jujur dan adil. Pelbagai intimidasi tersebut muncul ditengarai karena rasa tidak percaya diri Presiden Jokowi terhadap kemampuan Prabowo-Gibran untuk mengungguli pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin. - - - Klik https://s.id/langganantempo untuk mendukung Tempo terus menghadirkan jurnalisme berkualitas. Baca berbagai laporan majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Duel perkara antara Polda Metro Jaya dan KPK mewarnai kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri. Polisi telah menetapkan Firli sebagai tersangka. Sementara di KPK, lembaga antirasuah ini mengusut kasus korupsi yang ditengarai melibatkan kolega Kapolda Metro Jaya Karyoto. Saling bongkar aib ini seharusnya menguntungkan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang ada bukti cukup, tak ada alasan bagi KPK untuk berhenti mengusut kasus yang menyeret Karyoto. Adapun Polda Metro Jaya juga tak perlu gentar mengusut dugaan korupsi Ketua KPK Firli Bahuri meski dia telah mengajukan praperadilan. Penanganan kedua kasus ini secara transparan akan membuka peluang kedua lembaga untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. - - - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Tak hanya Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana juga cawe-cawe dalam pemilihan presiden kali ini. Ada peran Iriana dalam pencalonan anaknya--Gibran Rakabuming Raka--sebagai pasangan Prabowo Subianto. Kepentingan keluarga ini sampai mengobrak-abrik konstitusi dan mengancam demokrasi. Sebagai pejabat publik, Jokowi yang tak membatasi peran istrinya, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya tengah membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Paman Gibran, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran ke laga Pilpres 2024 memang bermasalah. Gibran telah kehilangan legitimasi demokratis. Menurut opini Tempo, pasangan Prabowo-Gibran adalah contoh kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. “Produk gagal reformasi” bersanding dengan “anak haram konstitusi”. Gibran seharusnya mundur dari pencalonannya agar tak semakin merusak tatanan bernegara. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Jokowi merestui putranya, Gibran, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Di banyak negara, politik dinasti mungkin tak dilarang. Tapi ia merusak demokrasi karena menodai keadilan dalam sistem pemilihan. Sebagai penguasa, Jokowi bisa memobilisasi aparatur dan alat negara serta sumber dana, untuk memenangkan calon presiden yang ia dukung. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas ⁠https://s.id/langganantempo⁠. Baca berbagai laporan mendalam⁠ majalah Tempo⁠ dan⁠ Koran Tempo⁠ dengan mengunduh aplikasi⁠ Tempo⁠. Powered by Firstory Hosting

Majelis Kehormatan harus memecat Anwar Usman–yang juga paman Gibran–dari Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaanya di MK menjauhkan jalannya Pemilu 2024 yang adil. Sebab, Mahkamah Konstitusi akan menjadi “wasit” dalam menangani sengketa pemilu. Siapa yang menjamin bahwa Anwar tidak memiliki konflik kepentingan ketika menangani sengketa pemilu yang berhubungan dengan keluarganya? Bersih-bersih hakim yang melanggar etik penting dilakukan untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi sekaligus mencegah kemunduran demokrasi. - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berlaga di Pilpres 2024. Nama Gibran digadang-gadang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Alasan paling masuk akal perkawinan Prabowo-Gibran adalah sokongan Jokowi. Dengan mengajak Gibran, Prabowo mendapatkan garansi dukungan Jokowi. Kontroversi putusan MK yang menyatakan bahwa orang yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi capres/ cawapres, tidak hanya soal wacana Prabowo-Gibran. Putusan lembaga yang diketuai paman Gibran itu meruntuhkan kredibilitas lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi bersalin rupa menjadi “mahkamah keluarga” karena sarat konflik kepentingan keluarga Jokowi. - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Di tengah pengusutan perkara Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, kepolisian menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Baik KPK maupun kepolisian, tidak terang menjelaskan apa barang bukti yang diperoleh dan siapa yang telah jadi tersangka. Menurut laporan Tempo, dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian sangat jelas. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, tidak boleh jadi penghalang pengungkapan kasus politikus Nasdem itu. Penanganan kasus di KPK maupun kepolisian seharusnya bisa jalan beriringan tanpa harus merasa saling tersandera. Kurangnya transparansi dan tarik ulur penanganan kasus, hanya memunculkan spekulasi bahwa ada dugaan permainan politik di baliknya. - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Sementara Kaesang Pangarep secara instan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, telah mendapat dukungan sejumlah pihak untuk menjadi calon wakil presiden. Salah satu upaya untuk memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi itu adalah dengan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Persoalannya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani gugatan tersebut adalah Anwar Usman, yang juga ipar Presiden Joko Widodo. Sulit melihat bahwa dalam prosesnya bisa bebas dari potensi konflik kepentingan. Jika Mahkamah Konstitusi nantinya mengabulkan gugatan serta Gibran akhirnya maju sebagai cawapres, hal ini akan jadi kabar buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Ketika investasi yang datang mengorbankan kehidupan sebagian warga, apakah ini kualitas investasi yang kita harapkan? Dalam kisruh di Pulau Rempang, pemerintah begitu gesit mengosongkan pulau untuk memuluskan investasi pengusaha Tomy Winata dan modal dari Cina. Warga yang telah berpuluh-puluh tahun tinggal di Pulau Rempang mesti terusir dari kampungnya. Ironisnya, warga yang menolak relokasi harus berhadapan dengan aparat keamanan–hingga menyisakan luka dan trauma. Betapapun mereka menolak relokasi, warga sebenarnya tidak anti dengan pembangunan dan investasi. Mereka justru menentang cara pemerintah menggunakan kekerasan untuk menggusur mereka. - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas s.id/dukungtempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Partai Demokrat dan sejumlah partai kecil lainnya kini merasakan pahitnya aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Mereka tak leluasa mengajukan kandidat yang dijagokan, harus lompat sana-sini untuk mencari koalisi. Demokrat misalnya–setelah hengkang dari Anies–kesulitan menentukan perahu baru untuk berlayar. Presidential threshold nyatanya menimbulkan monopoli koalisi yang melahirkan terbatasnya jumlah kandidat calon presiden. Partai-partai besar menjadi penentu utama siapa yang bisa menjadi kandidat calon presiden. Anehnya, meski aturan ambang batas lebih menguntungkan partai besar, partai-partai kecil tak keras menentang. Padahal jika aturan ini ditiadakan, setiap partai berhak mencalonkan kandidat tanpa harus bergantung pada lobi-lobi koalisi. - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas s.id/dukungtempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Powered by Firstory Hosting

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri untuk maju ke laga Pilpres 2024. Di balik deklarasi itu, ada Partai Demokrat yang murka–karena Anies urung menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya–dan koalisi pendukung Prabowo Subianto harus rela ditinggal PKB. Peran Cak Imin jadi signifikan karena dianggap bisa mengerek perolehan suara di Jawa Timur–yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU). Duet mengejutkan Anies-Cak Imin memang jadi tontonan drama politik yang menarik. Tapi menurut opini Tempo, manuver tersebut lebih didasarkan pada kepentingan penguasaan suara dan ketua umum partai belaka ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Sejauh ini, kita hanya bisa menonton para “blantik” yang mengatur “sapi” mana yang bakal dibeli atau dipertukarkan. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo Powered by Firstory Hosting

Kita akhirnya memanen dampak buruk penggunaan energi kotor selama ini. Tingkat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Di 2023 ini saja, ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang ditengarai karena menghirup udara tercemar. Pemerintah sepertinya tak hanya gagap menawarkan solusi, tapi juga saling silang pendapat tentang sumber polusi udara–apakah itu berasal dari asap kendaraan, asap PLTU batu bara, atau industri? Sejumlah negara lain sebenarnya telah berhasil menangani polusi dengan beralih ke energi yang lebih bersih. Masalahnya, apakah pemerintah kita ada kemauan politik untuk belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dan menerapkannya di tanah air? Di episode ini, Lisa Siregar dan Setri Yasra ditemani Jerhemy Owen untuk berbincang soal polusi udara Jakarta. Owen adalah mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah di Belanda dan sering membuat konten media sosial tentang isu lingkungan. - - - Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo Powered by Firstory Hosting

Temuan Tempo menyebutkan deklarasi mendadak dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto terjadi setelah para ketua umum partai mendapat “arahan” dari Presiden Joko Widodo. Koalisi baru itu disebut-sebut meningkatkan peluang Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Apakah ini motif sebenarnya di balik pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024? Manuver politik para juragan partai dan cawe-cawe Presiden dalam pembentukan koalisi politik, semakin menjauhkan Pemilu 2024 dari kepentingan orang banyak. Publik seolah diposisikan hanya sebagai penonton dan hanya diperlukan ketika pencoblosan. - - - Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Kirimkan kritik, saran, usulan topik, tawaran kolaborasi ke email [email protected] Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo Powered by Firstory Hosting

Sejak awal, sejarah dan status penggabungan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh kontroversi. Kisah tiga tokoh yang mencoba mengintegrasikan Papua pasca-kemerdekaan Indonesia–Silas Papare, Marthen Indey, dan Frans Kaisiepo–mencerminkan problematika tersebut. Bagi Jakarta, ketiganya adalah pahlawan nasional. Bagi para pemimpin suku dan adat Papua, mereka adalah penjual tanah Papua. Indonesia menganggap Papua bagian dari Indonesia, namun tidak demikian bagi sebagian orang Papua. Ada semacam nasionalisme ganda dalam jiwa orang Papua. Meski begitu, pemerintah tidak bisa menggeneralisasi apalagi memaksakan nasionalisme dan modernitas untuk orang Papua. Mereka tak boleh dianggap berkhianat hanya karena memiliki pandangan berbeda tentang paham kebangsaan. Pemerintah mungkin merasa sudah banyak bekerja untuk Papua, tapi tidak menyadari bahwa tolok ukur yang kerap dipakai adalah parameter Jakarta, bukan ukuran masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur masif tak bisa mengobati luka dan perasaan tertindas orang Papua. Setelah enam dekade bergabung dengan Indonesia, bumi cendrawasih nyatanya masih bergejolak. - - - Edisi khusus kemerdekaan tentang tiga tokoh Papua bisa dibaca di majalah.tempo.co Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Powered by Firstory Hosting

Lelucon tentang "jual ginjal demi beli iPhone" telah berubah mengerikan ketika kasus perdagangan organ atas motif ekonomi benar adanya dan terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, polisi mengungkap perdagangan ilegal ginjal yang melibatkan sindikat Indonesia-Kamboja. Tingginya permintaan transplantasi ginjal yang jauh melebihi pasokan donor, alasan ekonomi, dan minimnya literasi, menyuburkan praktik ilegal dengan omzet mencapai puluhan miliar rupiah itu. Dalam kondisi ini, sangat penting bagi pemerintah memastikan bahwa para pendonor mendapatkan kompensasi yang pantas atas pengorbanan mereka, serta menyadari risiko yang mungkin mereka hadapi ketika mendonorkan organ penting mereka. Mengambil contoh dari negara lain, pemerintah membentuk lembaga donor organ yang tak hanya mengatur kompensasi yang sesuai, tetapi juga mengelola daftar tunggu serta memberikan prioritas kepada pasien penerima donor. Adanya peraturan yang lebih kuat dan jelas akan menekan perdagangan ilegal organ. - - - Laporan lengkap Tempo tentang sindikat perdagangan ilegal ginjal Indonesia-Kamboja bisa dibaca di majalah.tempo.co Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei Powered by Firstory Hosting

Sulit memisahkan pengusutan kasus minyak sawit yang menjerat Airlangga Hartarto dari wasangka adanya kepentingan politik. Pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar itu berlangsung beberapa bulan jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024–ketika Airlangga sedang mendekati koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Anies adalah kandidat presiden yang disebut-sebut tak disokong Joko Widodo. Di saat yang sama, ada pihak yang telah meminta dukungan Jokowi untuk menggulingkan Airlangga dari posisi ketua umum dengan janji akan lebih mengikuti kehendak Presiden di laga Pilpres 2024. - - - Laporan tentang cerita di balik pengusutan kasus Airlangga bisa dibaca di majalah Tempo. Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei. Powered by Firstory Hosting

Bekas relawan Jokowi, Windu Aji Sutanto, menjadi tersangka kasus penambangan nikel ilegal senilai Rp 5,7 triliun. Windu diduga bekerja sama dengan pejabat hingga aparat penegak hukum sehingga bisa mengoperasikan tambang liar dengan leluasa. Praktik koruptif berbasis koncoisme ini mengingatkan pada warisan buruk Orde Baru di mana kolusi antara penguasa dan pebisnis yang merugikan negara. Selain urusan tambang, Windu juga diduga terlibat dalam pengaturan perkara korupsi BTS 4G–kasus yang merugikan negara hingga Rp 8,03 triliun. Pengusutan kasus Windu harus mampu membongkar para “beking” kuat yang ada di baliknya selama ini. - - - Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo Powered by Firstory Hosting

Sokongan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto–termasuk rencana menduetkannya dengan Gibran Rakabuming–untuk Pemilihan Presiden 2024, memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi kita ke depan. Tak bisa dimungkiri, kedekatan dengan Jokowi turut berdampak positif pada popularitas Prabowo. Belakangan ini, sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo lebih unggul dibanding kandidat presiden lainnya. Publik pun agaknya lupa bahwa Prabowo bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis 1998. Bila Presiden Jokowi pada akhirnya resmi menyokong Prabowo–dengan kemungkinan Prabowo menggandeng Gibran–masa depan politik Indonesia bisa jadi seperti Filipina. Di negeri itu, anak dari mantan presiden yang dikenal diktator berpasangan dengan anak presiden yang sedang berkuasa dan berhasil memenangkan pemilu. Bedanya, Prabowo bukan anak presiden melainkan menantu dari presiden yang dikenal diktator. - - - Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Menurut opini Tempo, rekomendasi untuk menutup Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu lantaran dianggap sesat merupakan keputusan yang gegabah. Penutupan pesantren akan merampas hak pendidikan ribuan santri, melanggar prinsip kebebasan beragama, dan melahirkan preseden buruk terhadap pihak yang memiliki tafsir agama yang berbeda. Perbedaan tafsir agama seharusnya diselesaikan lewat diskursus publik, bukan semata pada “stempel” sesat-tidak sesat. Selain itu, problem Al-Zaytun lebih pelik dari sekadar penyimpangan ajaran agama: ia menjadi rumah bagi kepentingan banyak aktor. Al Zaytun bukanlah organisasi baru. Peresmiannya bahkan dibuka Presiden Habibie pada 1999. Pemimpin Al Zaytun–Panji Gumilang–ditengarai juga memiliki kedekatan dengan pemerintah dan petinggi di badan intelijen. Di tahun politik seperti sekarang, Al-Zaytun menjadi umpan untuk mengetes arah politik umat Islam. Politikus yang lihai akan memanfaatkannya sebagai musuh bersama untuk meraih simpati pemilih muslim. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terseret dalam skandal korupsi proyek menara BTS 4G. Sebelumnya, suami Ketua DPR Puan Maharani, Sukmonohadi Hapsoro alias Happy Hapsoro, juga mencuat di kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun ini. Pengusutan kasus ini telah membuka temuan baru, yakni keberadaan makelar kasus "markus". Para tersangka ditengarai mengumpulkan uang saweran hingga ratusan miliar rupiah untuk menutupi kejahatannya dengan cara menyuap jaksa. Perhatian pun tertuju pada hubungan politikus dengan kasus ini. Happy Hapsoro memiliki kedekatan tidak langsung dengan PDIP, sementara Menpora Dito merupakan politikus Golkar. Sejauh ini, baru politikus Nasdem, Johnny Gerard Plate, yang jadi tersangka. Apakah pengusutan kasus ini akan sampai pada nama-nama baru yang mencuat? - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Partai Nasdem sepertinya tengah menghadapi tekanan setelah berseberangan pilihan politik dengan Presiden Joko Widodo dalam konteks Pemilu 2024. Pengusutan kasus yang menyeret dua kader Nasdem di kabinet Jokowi–Johnny Gerard Plate dan Syahrul Yasin Limpo–muncul dalam waktu berdekatan. Menguat dugaan, lembaga hukum telah digunakan untuk menekan lawan politik. Kendati begitu, bukan berarti Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo bersih dari korupsi. Dugaan keterlibatan mereka dalam menggarong uang negara patut diselidiki secara tuntas dan menjamin hukum bebas dari intervensi penguasa. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Pemerintahan Joko Widodo telah membuka kembali ekspor pasir laut yang ditutup oleh pemerintahan Megawati pada 2003. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai motivasi pemerintah dalam menjual pasir ke luar negeri, “Apakah kita sebegitu membutuhkan dana yang mendesak alias ‘BU–butuh uang’?”. Kebijakan ekspor pasir laut berpeluang menguntungkan Singapura dan perusahaan-perusahaan pemegang izin penambangan pasir, namun sekaligus mengancam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Berbagai spekulasi pun muncul di balik keputusan kontroversial yang menabrak Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Keinginan untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak seharusnya terlontar dari Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang presiden dan kepala pemerintahan, pernyataan semacam itu dapat disalahartikan oleh bawahan dan pengikutnya. Penegasan soal cawe-cawe berpotensi menimbulkan wasangka bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Alasan presiden melakukan cawe-cawe demi bangsa dan negara juga mengabaikan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Jokowi sepertinya lupa bahwa bukan dirinya yang menentukan baik-buruknya presiden pengganti, melainkan rakyatlah yang menentukan lewat pemilihan yang transparan dan akuntabel. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Korupsi proyek menara BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate berpotensi merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Ditilik dari banyak sisi, kasus proyek BTS Kominfo adalah contoh sempurna korupsi “state capture”--korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang alias berkomplot menggarong uang negara. Duit korupsi ditengarai mengalir ke sejumlah pengusaha hingga partai politik. Johnny harus berani "menggigit" pihak yang menikmati duit korupsi menara BTS. Sementara itu, kita bolehlah bertepuk tangan. Saatnya menonton “gajah-gajah” besar bertarung sembari memastikan jangan sampai ada “pelanduk” yang menjadi korban. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Setelah 25 tahun gerakan reformasi di Indonesia kini berada pada titik nadir. Semangat perubahan yang pernah diusung oleh mahasiswa, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan berbagai kalangan masyarakat semakin meredup. Beberapa aktivis Reformasi 1998 yang dulu berjuang di jalanan, sekarang justru mendukung gagasan dan perilaku yang bertentangan dengan tuntutan mereka di masa lalu. Bahkan hingga di penghujung periode kedua pemerintahan Joko Widodo, belum ada satu pun dari enam tuntutan mahasiswa 1998 yang terlaksana sepenuhnya. Seperti misalnya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pengadilan terhadap mantan presiden Soeharto. Arus reformasi cenderung berbalik arah dan gejala otoritarianisme semakin menguat, menghadirkan tantangan serius bagi perjuangan demokrasi di Indonesia. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Setelah menjadi satu-satunya ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang tidak diundang oleh Presiden Jokowi ke istana, Surya Paloh akhirnya buka suara ke berbagai media massa. Konflik yang berawal dari dukungan Surya kepada Anies Baswedan telah menyebar ke berbagai aspek. Terdapat dugaan bahwa Jokowi sedang menjepit NasDem melalui rencana perombakan kabinet, kasus hukum terhadap kader partai, bahkan hingga urusan bisnis. Temuan Tempo menunjukkan bahwa beberapa bank negara telah menarik diri sebagai penyandang dana dalam pembangunan gedung pencakar langit milik Paloh. Dalam perselisihan yang semakin memanas, muncul pertanyaan mengapa Partai NasDem tidak keluar dari koalisi secara elegan dan menarik menterinya dari kabinet? - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Dengan hadirnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden 2024, perubahan apa yang bisa diharapkan? Ganjar dapat dipastikan meneruskan program Presiden Jokowi, sedangkan Prabowo tak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi yang berjasa mengajaknya masuk kabinet. Sementara Anies–yang relatif mengambil jarak dengan Jokowi–berada di bawah bayang-bayang Surya Paloh. Pemain boleh berganti, tapi karakter kekuasaan tidak berubah. Anies juga masih sulit dipisahkan dari politik identitas. Prabowo memiliki catatan kelam dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Adapun Ganjar, kerap disebut dalam kasus korupsi e-KTP. Munculnya nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden juga menambah pesimisme. Keduanya merupakan menteri di kabinet Jokowi dan berada pada bayang-bayang yang sama dengan kubu Ganjar dan Prabowo. Kehadiran Sandi dan Erick tak lepas dari perannya sebagai pengusaha yang dipercaya memperkuat logistik kandidat presiden. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden 2024-2029 menimbulkan pertanyaan penting: apakah ia akan membebek pada partai pendukungnya meskipun harus berseberangan dengan kepentingan publik? Penekanan predikat Ganjar sebagai "petugas partai" dan komitmennya meneruskan program Presiden Jokowi, memunculkan kekhawatiran dia akan melanggengkan sejumlah kebijakan selama ini–yang telah menelurkan politik kartel dan merugikan masyarakat. Padahal kita sedang membutuhkan calon presiden yang berani melawan arus partai untuk memimpin Indonesia keluar dari jebakan oligarki. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting

Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi makin terpuruk serta kental nuansa politik. Dalam kasus Formula E misalnya, Firli menyingkirkan personel kepolisian yang tak sejalan. Hal itu membuatnya berseteru dengan Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo. KPK–yang telah dikebiri undang-undnag hasil revisi dan masuk rumpun eksekutif–kini dengan mudah menjadi alat politik penguasa. Indikasinya: KPK sigap mengusut dugaan korupsi yang menyeret lawan politik, tapi menjadi "ayam sayur" ketika berhadapan dengan perkara korupsi pemerintah dan koalisinya. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! Kritik dan saran: [email protected] Powered by Firstory Hosting