Apa Kata Tempo

Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melarang mudik Lebaran 2020 di tengah Covid-19, menunjukkan sikap tidak tegas pemerintah dalam menangani pandemi corona. Menganjurkan warga untuk tak pulang kampung tapi tidak memberlakukan pelarangan, merupakan sikap mendua, takut salah, dan tak berani mengambil risiko. Padahal yang kita harus sadari bersama adalah mudik lebaran bisa memperburuk keadaan karena berpotensi menimbulkan ledakan jumlah penderita baru. Apalagi pemudik sebagian besar bergerak dari Jakarta, yang merupakan wilayah episentrum penyebaran corona. Kebijakan tak melarang mudik sebenarnya juga bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karena tradisi tahunan mudik selalu diwarnai kerumunan, antrean, kemacetan, dan interaksi sosial yang besar.  Selengkapnya mengenai opini majalah Tempo terkait mudik ini juga bisa kamu baca di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Kegagapan pemerintah pusat menghadapi wabah Covid-19 membuat beberapa kepala daerah berinisiatif bergerak tanpa panduan untuk menyelamatkan penduduk. Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga jarak sosial alias social distancing dengan cara bekerja, belajar, dan beribadah di rumah tak selalu dituruti publik. Setidaknya ada lima kepala daerah yang telah mengambil langkah tegas untuk menekan penyebaran virus corona. Wali Kota Surakarta meliburkan sekolah, meniadakan acara olahraga dan seni, serta menutup tempat wisata sejak 16 Maret. Sementara Gubernur Bali mengimbau penduduk tetap di rumah setelah hari raya Nyepi. Gubernur Maluku dan Gubernur Papua juga tidak diam. Mereka resmi menutup jalur transportasi udara dan laut selama 14 hari. Adapun Wali Kota Tegal yang menutup jalan-jalan di kota itu mulai 30 Maret hingga 30 Juli. Mempersoalkan 'lockdown' atau tidak dalam mengatasi pandemi corona saat ini tidak lagi relevan. Ada negara yang sukses membendung penambahan pasien Covid-19 dengan 'lockdown' tapi ada pula yang gagal. Demikian sebaliknya, tanpa 'lockdown', ada yang berhasil dan banyak pula yang gagal. Karena itu, yang paling dibutuhkan saat ini justru kepemimpinan yang kuat. Mampu mengambil keputusan tanpa ragu, asertif, dapat menggelorakan solidaritas sosial, serta dipercaya publik. Laporan terkait opini ini bisa kamu baca juga di majalah.tempo.co atau Tempo Apps.  Powered by Firstory Hosting

Alih-alih membuat terobosan untuk menyederhanakan aturan, omnibus law malah meringkus dan memberangus hak-hak warga sipil. Omnibus law terlalu berpihak kepada investor, mengebiri hak buruh -termasuk soal gaji dan hubungan kerja. Omnibus law juga menghilangkan sejumlah aturan mengenai perlindungan lingkungan dan izin berusaha. Proses pembentukan omnibus juga terlalu terburu-buru dan terkesan dirancang sembunyi-sembunyi. Rancangannya mendadak muncul sesaat sebelum diserahkan ke DPR, tidak diketahui wujudnya ketika masih berbentuk naskah akademik. Padahal aturan sapu jagat ini menggabungkan lebih dari 1000 peraturan di 79 undang-undang pelbagai sektor. Minimnya dorongan pemerintah melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan omnibus law adalah tindakan antidemokrasi. Memaksakan undang-undang yang membawa mudarat adalah pengkhianatan terhadap publik. Sehingga tidak ada alasan untuk meneruskan proyek mercusuar itu. Powered by Firstory Hosting

Meningkatkan transparansi penanganan wabah harusnya menjadi tugas awal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk presiden. Karena belakangan, Presiden Jokowi mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Padahal sensor informasi itu justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah corona yang tengah kita hadapi. Belajar dari Singapura dan Taiwan, kedua negara itu membuktikan bahwa transparansi menjadi kunci keberhasilan menangani penyebaran wabah. Dengan tetap menutup identitas pasien, pemerintah Taiwan mengumumkan waktu, lokasi, rute pergerakan, plus domisili seseorang yang positif terkena corona. Dengan begitu, penduduk lain yang mungkin ikut terpapar bisa melaporkan diri untuk kemudian dites. Inisiatif Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang segera membatasi keramaian, termasuk memindahkan kegiatan belajar di sekolah menjadi online, sudah tepat. Pemerintah pusat semestinya membuat panduan serupa untuk semua kepala daerah. Semua kepala daerah mesti tahu apa yang harus dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona ini. Mereka harus sepaham bahwa dalam menghadapi pandemi ini, prioritas tertinggi adalah melindungi penduduk. Dengan langkah-langkah pemerintah yang terkoordinasi baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang. Selain itu, solidaritas sosial masyarakat juga diharapkan terjaga, dengan tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, padahal wabah di negara lain berangsur mereda. Terkait wabah Covid-19, kamu juga bisa baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Gagasan 'Kampus Merdeka' yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jangan sampai hanya mengarahkan institusi sebagai penyuplai tenaga kerja bagi pabrik dan industri. Paradigma merdeka harus diartikan sebagai kebebasan di bidang akademis untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Karena jika hanya berorientasi tenaga kerja siap pakai, hal ini seharusnya cukup didorong pada kampus-kampus vokasi. Belakangan, universitas kehilangan suara seiring okupasi politik yang menggeret para dosen ke pemerintahan. Mereka tidak nyaring bersuara terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, mulai dari upaya pelemahan pemberantasan korupsi lewat revisi UU KPK, hingga 'omnibus law' cipta lapangan kerja -yang terlalu berpihak pada pengusaha. Kampus Merdeka ala Nadiem sebaiknya mendahulukan kebebasan kampus dari belenggu pemerintah yang bermotif politik dan meredam kritik. Tanpa itu, kampus hanya akan menjadi institusi dingin, kopong, dan miskin gagasan. Laporan lengkap soal Kampus Merdeka juga bisa kamu baca di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Dengan terkonfirmasinya ada warga di Indonesia yang terjangkit Covid-19, pemerintah sebaiknya lebih terbuka dalam melaporkan perkembangan wabah ini, termasuk mengenai hasil pemeriksaan kasus corona. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mencegah simpang siur informasi, sehingga tidak menambah kepanikan massal seperti misalnya ‘panic buying’ -untuk berburu masker dan menimbun kebutuhan pokok. Pemerintah harus segera mengkoordinasikan upaya mitigasi dan berhenti melontarkan pernyataan tidak logis. Powered by Firstory Hosting

Penyelenggaraan Formula E di Monas pada Juni 2020 diduga kurang transparan dan hanya akan menguntungkan segelintir orang. Dampak ekonomi yang diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun, belum jelas bakal datang dari mana. Faktanya, penyelenggaraan Formula E di beberapa kota tak berakhir seperti rencana. Moskow (Rusia) dan Sao Paulo (Brasil) mundur dari daftar tuan rumah dengan berbagai alasan. Yang paling spektakuler adalah mundurnya Montreal (Kanada) sebagai tuan rumah pada 2018 setelah mengetahui penyelenggaraan balapan mobil listrik ini merugi jutaan dolar. Untuk memboyong  Formula E ke ibukota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucurkan dana sekitar Rp 1,6 triliun. Dana jumbo yang seharusnya lebih bermanfaat untuk penanganan banjir, transportasi, atau disalurkan sebagai kredit mikro ke pengusaha kecil. Perizinan kawasan Monas sebagai lokasi sirkuit juga sempat heboh lantaran belum mengantongi restu dari tim ahli cagar budaya. Tertarik mendalami kisruh Formula E? Kamu bisa akses laporan lengkapnya di majalah.tempo.co atau Tempo Apps. Powered by Firstory Hosting

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali. Setelah didaulat menjadi Komisaris Utama Pertamina, kini ia muncul dengan meluncurkan buku catatan hariannya selama di penjara. Buku itu berjudul “Panggil Saya BTP: Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Mako Brimob”. Ahok memang memiliki perjalanan hidup yang berliku. Di tengah karirnya yang mentereng dengan sejumlah prestasi saat menjadi Gubernur DKI, dia terjerat politik identitas. Akibat aksi mobokrasi, pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang mengutip Surat Al-Maidah malah menggiringnya ke penjara. Bagi para pengkritiknya, Ahok tidak semata-mata korban politik identitas. Dia juga dianggap kerap bermain api, melintasi wilayah sensitif dengan nada kasar yang provokatif. Misalnya, ia sering menyebut dirinya 'si kafir', seraya memobilisasi kaum pluralis yang menjadi pendukungnya. Namun di balik perjalanan hidup Ahok, tersirat bahaya nyata politik identitas. Seseorang bisa ditahan hanya karena tekanan massa. Ikuti obrolan lengkap pandangan redaksi Tempo terkait hal ini di podcast Apa Kata Tempo episode “Patah Tumbuh, Ahok Kembali”. Baca juga laporan lengkap soal Ahok di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Tertutupnya pemerintah Cina soal kemunculan virus corona (COVID-19) di Wuhan juga memberi andil terhadap meluasnya penyebaran virus hingga ke berbagai negara. Polisi Cina bahkan menangkap beberapa orang yang mengetahui dan menyebarkan informasi seputar kemunculan virus. Mereka dianggap mengganggu ketertiban umum. Kini, korban virus mematikan itu terus bertambah. Lebih dari 1000 orang telah meninggal dan menginfeksi setidaknya 42 ribu orang. Baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan WWF Indonesia. Akibatnya, Indonesia kehilangan dukungan dana Rp 350 miliar per tahun dan 30 program pelestarian. Ketika ancaman krisis iklim begitu nyata dan lingkungan tak terlindungi dengan optimal, tindakan sepihak kementerian di bawah Siti Nurbaya Bakar ini mengundang tanda tanya besar. Terkait hal ini, Apa Kata Tempo? Dengarkan obrolan lengkapnya yang kali ini juga ditemani Gustika Jusuf Hatta. Baca juga edisi lengkapnya di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI menguak dualisme kewenangan yang terjadi selama ini antara jajaran direksi dan Dewan Pengawas TVRI. Alasan Dewan Pengawas memecat Helmy antara lain karena adanya pembelian hak siar Liga Inggris yang dianggap mahal dan tidak sesuai jati diri bangsa. Mereka juga mempersoalkan program Discovery Channel yang tayang di TVRI lebih banyak menayangkan buaya Afrika ketimbang buaya Indonesia. Padahal langkah itu adalah bagian dari upaya direksi agar penonton kembali melirik TVRI. Apalagi pembelian hak siar tidak diambil dari APBN, melainkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Walaupun pihak Imigrasi hingga Menteri Yasonna Laoly sempat berkukuh kalau Harun Masiku sedang di luar negeri ketika OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Tempo menemukan fakta berbeda. Tempo menemukan bukti bahwa Harun berada di Indonesia ketika OTT KPK. Bagaimana Tempo menelusuri jejak Harun yang masih buron ini? Dengarkan obrolannya di episode Gagal Total KPK Jokowi. Baca juga laporan lengkap soal perburuan keberadaan Harun Masiku di majalah.tempo.co atau aplikasi Tempo.  Powered by Firstory Hosting

KPK menelusuri suap Harun Masiku ke KPU dan menemukan indikasi keterlibatan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun upaya menciduk Hasto gagal total. Tim KPK yang hendak masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), tempat yang diperkirakan jadi persembunyian Hasto pasca OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dijegal sejumlah polisi. Tim KPK diperiksa bahkan menjalani tes urine. Setelah tim KPK juga gagal menggeledah kantor PDIP, Hasto kemudian muncul ke publik dan mengaku terkena diare. Inilah bukti kekhawatiran publik terhadap pelemahan KPK pasca disahkannya revisi UU KPK. Baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Walaupun anggota Dewan Pengawas diisi oleh mereka yang berekam jejak bagus, hal itu tidak akan membuat KPK kuat. Sejak berlakunya UU KPK yang telah direvisi, pemerintah telah menggerus independensi lembaga antirasuah tersebut. Terlebih Ketua KPK yang baru, Firli Bahuri, dianggap memiliki rekam jejak yang cacat. Komisaris jenderal polisi itu pernah bertemu orang yang berperkara ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Jika diibaratkan rumah, KPK telah dirusak pada fondasi dan tiang-tiang utamanya. Menambahkan karpet dan sofa yang bagus tidak akan membuatnya kukuh. Powered by Firstory Hosting

Ada banyak film yang beredar sepanjang 2019. Tidak hanya diramaikan film yang diangkat dari ranah sastra dan film biopik, namun juga film indie. Beberapa film indie bahkan berhasil menggebrak layar festival internasional. Dalam laporan khusus Tempo, The Science of Fictions (Hiruk Pikuk Si Alkisah) karya Yosep Anggi Noen diputuskan sebagai Film Pilihan Tempo 2019. Bersama redaktur seni Nurdin Kalim, kita akan membedah kisah di balik penjurian Film Pilihan Tempo ini. Powered by Firstory Hosting

Jutaan orang mungkin belum menyadari kalau kita akan menghadapi ancaman krisis global di 2020.  Sebenarnya tanda-tanda krisis ini sudah mulai terlihat di 2019. Pertumbuhan ekonomi terus merosot. Daya beli juga sedang lesu. Apalagi perang dagang Amerika-Tiongkok belum akan berakhir. Presiden Joko Widodo pun telah mewanti-wanti soal ancaman krisis. Dia sempat menganalogikan ancaman krisis dengan film yang dibintangi Tom Hanks, berjudul Cast Away. Namun upaya Presiden Jokowi dalam antisipasi krisis dinilai kurang konsisten karena masih diwarnai kepentingan elite politik. Dengarkan obrolan lengkapnya di episode ini. Baca juga opini lengkapnya di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

PLN telah didera krisis berlapis. Pimpinannya sering tersandung kasus korupsi. Sebut saja: Eddie Widiono, Dahlan Iskan, Nur Pamudji, dan Sofyan Basir. Utangnya pun telah mencapai ratusan triliun rupiah. Kini di tengah tarik ulur penentuan Dirut PLN yang baru, Menteri BUMN Erick Thohir ditengarai mengubah arah bisnis PLN yang terlalu fokus pada pembangunan pembangkit listrik. Namun menurut pandangan redaksi Tempo, strategi bisnis tersebut dianggap keliru. Untuk laporan lengkapnya, kamu bisa baca di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting

Pemerintah, lewat SKB 11 Menteri dan Lembaga, dianggap masih rancu dalam menafsirkan radikalisme. SKB ini berpotensi membungkam kebebasan berpendapat para ASN dan dikhawatirkan rawan saling fitnah. Melalui peraturan inipula pemerintah seolah tegas dalam memerangi radikalisme agama. Padahal di sisi lain, pemerintah lemah menghadapi radikalisme terhadap kelompok minoritas seperti penganut Syiah, Ahmadiyah, serta LGBT. Powered by Firstory Hosting

Menteri Tito Karnavian ingin mengevaluasi pilkada langsung karena ongkosnya dianggap mahal. Menurutnya, untuk jadi bupati saja butuh modal hingga Rp 30 miliar. Sedangkan biaya untuk jadi gubernur dan walikota bisa lebih tinggi. Namun langkah Menteri Tito ini memunculkan desas-desus pilkada tidak langsung, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah lewat DPR. Powered by Firstory Hosting

Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina serta perombakan jajaran Eselon I di Kementerian BUMN menjadi momentum Menteri Erick Thohir untuk bersih-bersih di BUMN. Powered by Firstory Hosting

Pada awal November 2019, Tempo merilis hasil investigasi praktik curang yang dilakukan dokter dan perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi akan memberikan komisi atau bonus jika ada dokter yang memberi resep pasiennya dengan obat-obatan dari farmasi tersebut. Besaran transfernya berkisar 5-50 juta ke tiap dokternya. Tempo menyarankan bahwa perlu ada gebrakan dari Menteri Kesehatan yang baru, Terawan Agus Putranto. Hal itu karena pemberian insentif dari farmasi kepada dokter sudah dilarang sejak 2016. Namun pada praktiknya, pengawasannya lemah. Yuk, simak diskusi lengkapnya di episode ini! Powered by Firstory Hosting

Ada kejanggalan dalam rancangan anggaran (e-budgeting) DKI Jakarta 2020. William Aditya (anggota DPRD fraksi PSI) mengungkap bahwa ada rencana anggaran untuk lem Aica Aibon sebesar 82 miliar rupiah untuk siswa SD. Ima Mahdiah (fraksi PDIP) juga mengungkap soal anggaran pasir 52 miliar dan pulpen 663 miliar yang masuk dalam BOP SMP dan SMK. Apakah betul, sistem e-budgeting tidak 'smart' atau justru penyusunnyalah yang serampangan? Simak diskusinya bersama Arif Zulkifli. Powered by Firstory Hosting

Bagaimana editorial Tempo ditentukan? Apa landasan-landasan di balik opininya sehingga Tempo selalu yakin atas pemberitaannya? Kupas dalam episode ini bersama Kepala Pemberitaan Korporat Tempo, Arif Zulkifli dan dipandu Lisa Siregar. Powered by Firstory Hosting